Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi surat suara yang terkumpul dari setiap TPS di Kecamatan Pahandut, kemarin siang.(AGUS PRAMONO/KALTENG POS)


PALANGKA RAYA-Rekapitulasi atau perhitungan suara tingkat kecamatan atas hasil pemungutan suara pemilu serentak pada 17 April lalu, terbilang lamban. Proses penghitungan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan sejak 18 April lalu, ternyata menguras waktu dan energi. Bagaimana tidak, rekapitulasi untuk satu tempat pemungutan suara (TPS) saja membutuhkan waktu satu jam.

Melihat kondisi ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng tidak tinggal diam. Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim yang memantau langsung proses penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pahandut, menyarankan agar proses rekapitulasi dipercepat, yakni dengan membuat dua panel atau kelompok. Karena menurut Harmain, proses perekapan akan berjalan lambat jika hanya menggunakan satu panel.

“Saya tadi memantau penghitungan suara. Di situ meraka hanya pakai 1 panel saja. Dalam 1 jam baru dapat menyelesaikan 1 TPS. Karena itu, saya meminta ke kawan-kawan PPK untuk menambah 1 panel lagi. Jadwal rekapitulasi ini dari 18 April 2019 sampai 5 Mei 2019,” ungkapnya usai memantau rekapitulasi suara di Kantor Kecamatan Pahandut, Jumat pagi (19/4).

Dalam kesempatan itu, Harmain meminta kepada seluruh kontestan pemilu untuk menghadiri pleno rekapitulasi. Apabila berhalangan, paling tidak diwakilkan oleh saksi. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

“Kami menyampaikan kepada seluruh peserta pemilu bahwa sangat penting untuk hadir dalam pleno. Paling tidak saksinya yang hadir dengan membawa C-1. Apabila ada perubahan, maka bisa segera dilakukan pencocokan agar bisa diperbaiki saat itu juga,” ungkapnya.

Ia menegaskan, seluruh saksi peserta pemilu wajib hadir dalam pleno dengan membawa serta form C-1 dan salinan yang telah didapatkan dari petugas KPPS saat hari pemungutan.

"PPK  merekap form C-1 dan salinan berdasarkan hasil per TPS dan per desa/kelurahan. Apabila data yang dibaca oleh PPK berbeda dengan yang dibawa saksi, maka saat itu juga bisa dibandingkan dengan C-1 yang dimiliki panwascam," tambahnya.

Apabila  panwascam tidak mempunyai C-1 yang seharusnya mereka terima dari pengawas TPS, tahapan berikutnya melihat dari form C-1 plano, yang merupakan hasil hitung di TPS dan telah ditandatangani seluruh saksi.

"Bila C-1 pleno TPS tidak ada, barulah menghitung kembali surat suara untuk pemilihan di TPS terkait. Karena itulah, Form C-1 dan salinannya sangat penting bagi saksi yang hadir. Seluruh peserta pemilu fokus dan mengikuti seluruh tahapan rekapitulasi. Rekapitulasi di tingkat PPK dari 18 April hingga 5 Mei. Rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten/kota berlangsung 22 April hingga 7 Mei, rekapitulasi di tingkat KPU provinsi berlangsung dari 22 April hingga 12 Mei. Sedangkan jadwal rekapitulasi tingkat nasional adalah dari 25 April hingga 22 Mei 2019," beber Harmain.

Karena rekapitulasi masih pada tingkat kecamatan oleh PPK, maka belum ada hasil final untuk penghitungan secara keseluruhan. Kepastian hasil akan didapatkan setelah adanya rekapitulasi di tingkat nasional.

"Semoga seluruh penyelenggara pemilu di setiap tingkatan selalu diberikan kesehatan, kejernihan berpikir, dan kecermatan dalam melaksanakan tugas mulia menjaga suara rakyat dan memastikan suara rakyat tak dimanipulasi," harapnya.

Sementara itu, terkait surat suara yang tertukar di dua TPS pada 17 April lalu, dinilai sah masuk ke partai politik (parpol).

"Apabila itu tertukar dan sudah tercoblos, maka tetap dinyatakan sah dan suaranya masuk untuk partai politik. Ini sesuai dengan surat edaran dari KPU RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ri yang telah kami terima," terangnya.

Harmain menegaskan, KPU sudah berupaya mengatasi kasus surat suara yang tertukar dapil. Panitia pemungutan sudah mengambil dan mengembalikan surat suara sesuai dapil. Ia meyakini bahwa tertukarnya surat suara ini disebabkan human error saat penyortiran dan pelipatan beberapa waktu lalu.

Dari pantauan Kalteng Pos, rekapitulasi di Kecamatan Pahandut terbagi dalam dua kelompok.

Anggota PPK Pahandut, Gunawan mengatakan, hingga pukul 17.30 WIB, baru 7 TPS yang berhasil direkap pihaknya.

“Kelurahan Tumbang Rungan 2 TPS, Tanjung Pinang 2 TPS, Pahandut Seberang 3 TPS. Jadi totalnya ada 7 TPS. Memang lama, Mas. Perlu waktu 1 jam untuk rekap 1 TPS,” sebutnya di sela-sela waktu istirahat penghitungan.

Rekapitulasi dilanjutkan pukul 18.30 WIB, dengan target menyelesaikan 1 TPS.

“Tidak hanya menyelesaikan 1 DPD saja, tetapi targetnya 1 TPS, biar kotaknya bisa kami pindahkan. Pemilu tahun ini sangat melelahkan. Kami berharap ini menjadi evaluasi untuk pemilu mendatang,” pungkasnya.

Rekapitulasi tingkat kecamatan juga dilakukan oleh PPK Kecamatan Jekan Raya. Ketua PPK Jekan Raya, Siswanto mengatakan, rekapitulasi yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB terpaksa diundur hingga setelah salat Jumat karena alasan teknis kelistrikan.

"Jadwalnya sih memang pagi, tapi karena pleno membutuhkan sejumlah peralatan elektronik, maka tertunda sampai pukul 13.00 WIB," kata Siswanto.

Meskipun sempat tertunda, diakuinya, kegiatan rekapitulasi berjalan aman dan terkendali.

"Ya, walau sempat telat, tapi sampai saat ini masih aman dan lancar," tambahnya.

Hingga malam tadi, sudah 25 dari 462 TPS yang telah selesai direkap oleh PPK. Cepat atau lambatnya rekapitulasi tingkat kecamatan sangat tergantung pada ada tidaknya persoalan di tingkat TPS.

"Kalau dari TPS tidak ada masalah, maka di tingkat kecamatan pun tidak ada masalah," bebernya.

Demi mempercepat proses penghitungan suara, Siswanto mengimbau kepada para saksi untuk tidak perlu memperdebatkan hal sepele yang tak berbasis data.

"Untuk saksi kami ingatakan, jika tidak punya data, janganlah komplain. Apabila semua saksi mengajukan komplain yang tak berdasar, maka waktu yang diberikan untuk pleno di tingkat kecamatan bakalan tak cukup," tegasnya.

Siswanto mengatakan, penghitungan suara akan mencapai puncaknya saat penghitungan suara caleg DPRD kota. "Biasanya yang sedikit krusial itu waktu pleno terkait perolehan suara DPRD kota," jelasnya.

Di tempat terpisah, Ketua KPU Kota Palangka Raya Ngismatul Choiriyah menjelaskan, untuk rekapitulasi surat suara dimulai dari surat suara presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, serta DPRD kaupaten/kota. Rekapitulasi diatur dari tingkat pusat sampai daerah.

“Agar memudahkan penghitungan oleh para petugas di kecamatan,” ucap Ngismatul.

Ditambahkan Ngismatul, dari rekapitulasi itu bisa saja mengubah data jumlah suara. Namun sebelumnya harus dilakukan pencocokan. Misalnya, perbedaan data antara saksi, PPS, dan panwas.

“Itu boleh dilakukan perbaikan. Asalkan ada sandingan data yang akurat, maka perbaikan jumlah bisa dilakukan,” tandasnya.

Sampai saat ini, rekapitulasi penghitungan surat suara di kecamatan masih berlangsung. Sejauh ini belum ada laporan atau keberatan dari peserta pemilu terkait rekapitulasi penghitungan itu.

“Untuk laporan atau kendala selama proses penghitungan belum ada. Sejauh ini berjalan aman dan lancar saja,” kata Ngismatul.

Dikatakan Ngismatul, rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan kemarin, dilaksanakan oleh PPK empat kecamatan, yakni kecamatan Jekan Raya, Pahandut, Rakumpit, dan Bukit Batu. Sedangkan Kecamatan Sebangau, rekapitulasi dilakukan mulai hari ini. (*ana/nue/ari/old/ce/ala) 

You Might Also Like