Ilustrasi. (foto: net)


PALANGKA RAYA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan bahwa mulai 2017-2019 ada sekitar 232 aduan yang masuk ke Ombudmans dari berbagai wilayah di Bumi Tambun Bungai ini.

“Ya kalau dilihat, paling banyak laporan yang masuk itu berkaitan dengan agraria atau pertanahan. Kalau tidak salah ada sekitar 51 laporan dalam kurun waktu dari 2017 hingga 2019,” ujar Kepala ORI Kalteng Thoeseng TT Asang, Jumat (19/4).

Dikatakannya, dari 232 laporan tersebut, ada 128 laporan yang masuk itu instansi yang paling banyak disoroti berkantor di wilayah Palangka Raya, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.

“Untuk instansi terlapor yang paling banyak itu ada di Kota Palangka Raya. Ada 128 laporan yang masuk dengan berbagai persoalan. Tentu paling banyak itu tetap berkaitan dengan pertanahan,” jelasnya.

Dikatakannya, untuk klasifikasi laporan masuk ke Ombudsman, Pemprov sebanyak 37 laporan di tahun 2017. Kemudian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi tahun 2018 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Namun, jumlah laporan antara tahun 2017 hingga tahun 2019 tersebut terus mengalami penurunan.”Kalau di tahun 2017 itu ada 78 laporan masuk, tahun 2018 ada 48 laporan, sedangan awal tahun 2019 ini masih ada 2 laporan saja. Sehingga totalnya 128 laporan,” jelasnya.

Dikatakannya, pihaknya pun tidak tinggal diam atas laporan tersebut. Dari kurun waktu tersebut, sudah 100 laporan yang diselesaikan dan sisanya masih dalam proses tindak lanjut.

“Kami dapat aduan atau laporan langsung kami selesaikan. Dalam dua tahun ini sudah kami selesaikan 100 aduan atau laporan. Sisanya kan ada 28 laporan, ini sedang kami selesaikan juga,” pungkasnya. (old/uni/ctk/nto)

You Might Also Like