Ilustrasi. (foto: net)


BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau dan jajaran melakukan pemantauan perhitungan surat suara di tiap kecamatan di masing-masing wilayah kerjanya. Bawaslu mengingatkan, agar Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) untuk mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan mengatakan, jika perolehan suara itu tidak diumumkan di TPS, maka petugas bisa dikenakan sanksi pidana.”Berdasarkan Pasal 391 UU No.7 Tahun 2017, PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya,” jelasnya, Minggu (21/4) pagi.

Pengumuman salinan sertifikat hasil perhitungan suara itu, nantinya ditempelkan di papan pengumuman. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui dan sebagai bentuk transparansi pasca pesta demokrasi yang berlangsung Rabu (17/4) kemarin.

Lebih jauh, Rusidi menjelaskan, apabila terdapat PPS yang tidak mengumumkan salinan tersebut, maka anggota PPS terancam akan mendapatkan sanksi berupa kurungan badan selama 1 tahun.

“Jadi, jika ada PPS yang dengan sengaja tidak mengumumkan C1 di wilayah kerjanya, maka pidana menanti. Sanksinya jelas dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta Rupiah,” tegasnya.

Ancaman itu, dengan jelas tercantum pada Pasal 508 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini disampaikan Rusidi, karena banyak pertanyaan serta permintaan dari masyarakat terutama peserta pemilu kepada jajaran pengawas.

“Sekaligus agar setiap pengawas pemilu dapat memperhatikan dan mengetahui apa saja yang menjadi wewenang dari PPS, PPK, serta jajaran KPU,” pungkasnya.

Ketentuan pengumuman C1 ini juga diatur dalam pasal 61 PKPU No.03 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.



(JPC/KPC)

You Might Also Like