Anggota lintas komisi DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat guna membahas tindak lanjut rekomendasi BPK RI Perwakilan Kalteng terhadap LKPj tahun 2018, di ruang rapat kantor setempat, kemarin (24/6). (SRI/KALTENG POS)


PALANGKA RAYA-Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Riduanto menegaskan, Pemko Palangka Raya wajib memacu realisasi serapan anggaran triwulan kedua yang belum mencapai 50 persen. Sebab, akan berpengaruh pada triwulan berikutnya.

“Pastinya kalau tidak sesuai target, maka akan sulit terkejar di triwulan ketiga dan keempat,” ujarnya saat diwawancarai Kalteng Pos, kemarin.

Riduan mengatakan, jika dipikirkan dari segi kondisi wilayahnya, tidak ada kendala yang dihadapi Pemko Palangka Raya. Tak seperti daerah khusus lain, kata dia, yang bisa terjadi karena masalah alam sehingga serapan anggaran tidak tercapai.

Politikus PDIP Kota Palangka Raya ini mengingatkan Perangkat Daerah (PD) untuk menggenjot serapan anggarannya. Jangan sampai, lanjut dia, banyak direvisi di perubahan anggaran. Lantaran hal itu dirasa tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan dengan anggaran yang sudah disusun dan direncanakan.

“Sanksinya adalah pemangkasan atau alokasi anggaran itu ke bagian lain. Karena dianggap tidak bisa mengelola atau merealisasi anggaran yang sudah disusun,” terang Riduanto.

Selain itupun, dijelaskan Riduanto, pihaknya dari dewan akan melakukan pengawasan dan mempertanyakan alasan, kendala dan halangan serapan masih rendah. “Makanya dari sisi gangguan alam sudah pasti tidak ada. Hanya dari sisi teknis saja yang harus dipertanyakan. Kendalanya seperti apa yang dihadapi para dinas badan ini?,” pungkasnya. (ari/ami)

Loading...

You Might Also Like