Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya Wahid Yusuf menerima cenderamata dari Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi, saat studi banding bersama anggota Bapemperda lainnya, Selasa (8/10). (HUMAS DPRD UNTUK KALTENG POS)


PALANGKA RAYA-Panitia khusus (pansus) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya, melakukan studi banding dan berkonsultasi ke Kota Malang, Jawa Timur terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (PD)

Ketua Bapemperda Riduanto mengatakan, dilakukannya studi banding tersebut untuk mengetahui penjelasan mengenai kebijakan serta pembentukan dan susunan PD, agar bisa dijadikan acuan dalam pembentukan peraturan daerah (perda) di Kota Palangka Raya sesuai dengan aturan yang jelas.

Yang mana Pemerintah Kota (pemko) Malang telah merevisi struktur PD yang sebelumnya mengacu  PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang PD dengan menggunakan Perda Nomor 7 Tahun 2019.

“Kota yang ada di Indonesia sudah menjalankan pembentukan dan susunan PD. Makanya kami ke sana untuk studi banding dan berkonsultasi bersama seluruh anggota Bapemperda dan pimpinan DPRD,” jelas Riduanto, Selasa (8/10).

Menurutnya, apa yang telah dilakukan Pemko Malang yakni tentang perampingan dan penggabungan struktur PD sehingga kinerja pemko tentunya dapat efektif dan efesien. Hal itu didapat dari penjelasan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi.

“Kota Malang saat ini telah merampingkan setidaknya 12 dinas merger menjadi  6 dinas,  dan 34 PD menjadi 28 PD. Dengan hasil adalah mereka bisa melakukan penghematan untuk tunjangan jabatan dan sebagainya hingga Rp67 miliar pertahunnya dan berharap pelajari dari mereka untuk dapat efesien,” terang Riduanto.

Disisi lain tambah Riduanto, adanya merger sejumlah PD seperti itu menekan potensi gugatan oleh para ASN ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Serta sebagai antisipasi dari pemko dalam menerapkan peraturan yang tidak berimplikasi pada permasalahan hukum.

“Contoh antisipasi misalkan ketika ada jabatan kepala dinas yang kosong karena pejabat sebelumnya pensiun, maka pemerintah tidak buru-buru menggantikan dengan definitif dengan mengisi pejabat pelaksana tugas (Plt),” ungkapnya. (ari)

You Might Also Like