Ilustrasi. (foto: net)


PALANGKA RAYAHingga hari terakhir batas yang diberikan hari ini (14/10/2019), persoalan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2020 antara Bwaslu dan Pemprov Kalteng belum menemui titik terang. Pertemuan yang dilakukan kedua belah pihak Senin sore, tidak membuahkan hasil atau berujung deadlock.

Ketua Bawsalu Kalteng Satriadi mengungkapkan, pada rapat yang dilakukan di kantor Bawaslu Kalteng Senin sore, dimana Pemprov Kalteng yang diwakili Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng Nuryakin, tidak berhasil mencapai kesepakatan.

“Tidak ada kesepakatan dan penandatanganan NPHD hari ini. Sesuai hasil rakor bersama Kemendagri minggu bahwa batas akhir penandatanganan NPHD antara Bawaslu dan Pemprov Kalteng adalah hari ini,” kata Satriadi, Senin malam (14/10).

Diungkapkan Satriadi, dalam rapat bersama Kepala BKAD Kalteng tersebut tidak dicapai kesepakatan lantaran pihak Pemprov Kalteng tetap bersikeras menganggarkan dana Pilkada untuk Bawaslu hanya Rp88 miliar.

“Sedangkan yang kami ajukan Rp95,4 miliar,” sebutnya.

Ketidaksepakatan ini juga masih berada di item honorarium petugas pengawas ad hoc, yakni panitia pengawas kecamatan dan pengawas TPS.

Dalam usulan yang disampaikan pihak Bawaslu, sebut Satriadi, mengacu pada surat Menteri Keuangan (Menkeu) RI tentang pengaturan nilai honorarium pengawas pemilu yang telah diperbaharui dan berbeda dengan nilai saat pemilu serentak 2019.

Sedangkan pihak Pemprov Kalteng, menganggarkan honorarium tetap sama seperti pada saat pemilu presiden dan pemilu legislatif lalu.

“Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Bawaslu RI, kami akan menunggu selanjutnya arahan dari Bawaslu RI. Pada pertemuan bersama Kemendagri kemarin juga sudah disampaikan, apabila sampai batas akhir belum melakukan penandatanganan NPHD, maka pihak-pihak yang bersangkutan akan dipanggil kembali,” pungkasnya. (abw/nto)

Loading...

You Might Also Like