Ilustrasi. (foto: net)


JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menekankan, agar proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di sekolah-sekolah kini dilakukan secara daring (online) melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah).

Platform yang diluncurkan sejak Agustus 2019 ini dananya bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik BOS Reguler, Afirmasi, dan Kinerja.

Kepala Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM), Kemendikbud, Ade Erlangga mengatakan, kehadiran SIPLah setidaknya dapat menjadi solusi untuk peningkatan tata kelola sekolah.

“Kalau SIPLah, itu manfaatnya tata kelola keuangan yang baik, dokumentasi elektronik setiap transaksi jumlah, jenis, orang tidak bisa bohong,” kata Ade, Rabu (20/11)

Selain itu, SIPLah dapat mendorong pelaksanaan transaksi belanja di atas meja, sehingga mengurangi risiko terjadinya korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa.

“Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang mendorong transaksi pemerintah dilakukan melalui mekanisme e-purchasing,” jelasnya.

Dengan SIPLah ini, lanjut Ade, sekolah juga bisa melakukan efisiensi anggaran, dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah dan opsi penyedia yang lebih beragam.

Menurutnya, manfaat dari SIPLah bukan hanya untuk Sekolah sehingga tata kelola lebih tertata dan transparan tetapi juga manfaat bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang ada di sekitar lingkungan sekolah.

“Pelaku juga UMKM bisa memanfaatkan platform ini. Cukup daftar pada laman siplah.kemdikbud.go.id. Ini supaya ekonominya hidup di situ (sekitar sekolah), UMKM hidup, belanja di toko-toko yang ada sekitar situ,” jelasnya.

Ade menuturkan, SIPLah ini sudah direstui oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Tercatat sejak diluncurkan tiga bulan lalu sudah dipakai oleh 13 ribu sekolah, dengan 107 ribu UMKM yang tersebar di enam marketplace, yakni Blibli, Pesona Edu, Eurekabookhouse, Inti, Toko ladang, dan Siplah Belanja.

“Ada seratus marketplace yang ikut, namun hanya enam di antaranya yang terpilih, seluruh proses pemilihan melibatkan LKPP,” ujarnya.

Sementara itu, jumlah transaksi sudah mencapai 1,7 Triliun dengan 600 ribu barang terbeli. Ade menyebutkan, ada 107 ribu tokoh terlibat seluruh Indonesia setiap sekolah ada tokoh-tokoh daftar di marketplace.

“Ke depan harapannya, sekolah yang sudah menggunakan SIPLah bisa mencapai 34 ribu Sekolah. Bertahap, kalau tersosialisasi semua bisa 100 persen,” imbuhnya.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, bahwa hal itu menjadi salah satu wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel.

“Inovasi dan elektronifikasi sektor PBJ merupakan suatu keniscayaan. Hal ini juga sesuai dengan amanat dan kebijakan pemerintah untuk penguatan tata kelola keuangan pendidikan melalui Perpres PBJ Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018,” katanya.

Didik menjelaskan, SIPLah dirancang untuk digunakan dalam PBJ sekolah yang dilakukan secara daring dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas serta pengawasan PBJ sekolah yang dananya bersumber dari dana BOS Reguler di Kemendikbud.

Menrutnya, BOS Reguler merupakan program Pemerintah Pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik.

“Kami melihat penguatan PBJ dana transfer adalah kunci, mempertimbangkan 63 persen dana pendidikan adalah dana transfer ke daerah. Atas dasar itu, SIPLah dan Katalog Sektoral dikembangkan dan didorong lebih lanjut,” pungkasnya. (der/fin)

Loading...

You Might Also Like