Asisten III Setda Barsel Dekma (tengah) mewakili Bupati Barsel dalam menghadiri penyerahan DIPA kepada empat kabupaten di aula Setda Barsel, Rabu (27/11). (JENERI KALTENG POS)


BUNTOK-Bupati Barsel H Eddy Raya Samsuri melalui asisten III Setda Barsel Dekma meminta semua satuan kerja (satker) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel) diminta untuk mulai melaksanakan proses lelang mulai awal Desember 2019. Hal tersebut disampaikan saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) di aula Setda Barsel, Rabu (27/11).

Dekma mengatakan, dengan telah diserahkan DIPA dan daftar TK-DD tahun anggaran 2020 lebih awal, diharapkan semua satuan kerja segera melaksanakan sedini mungkin kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.

“Khusus untuk pekerjaan fisik atau belanja modal agar awal Desember 2019 ini bisa dimulai melaksanakan proses lelang,” kata Dekma kepada Kalteng Pos.

Dia pun berharap kepada para kepala perangkat daerah (PD) khususnya di Barsel pengelola dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa (DD) agar terus bersinergi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan penyaluran agar tidak melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

“Marilah melaksanakan seluruh kegiatan yang dibiayai dari DIPA dan dana TK-DD dengan baik serta sesuai peruntukannya, transfaran serta akuntabel untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” pintanya.

Sementara Kepala KPPN Buntok Selamet Parman mengatakan, penyerahan DIPA sebelum awal tahun anggaran yang merupakan tradisi tahunan ini juga untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat waktunya.

“Dengan demikian seluruh instansi pemerintah bisa mengeksekusi rencana yang sudah ditetapkan sesuai fungsinya masing-masing,” kata Selamet Parman.

Menurutnya, hal ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong satuan kerja dapat sesegera mungkin melaksanakan kegiatannya ditahun anggaran 2020 mendatang.

“Pastinya DIPA juga bisa sebagai alat pengendalian, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan dan perangkat akuntasi pemerintah. Karena DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atasnama Menteri Keuangan,” terangnya. (ner/uni)

Loading...

You Might Also Like