Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi


JAKARTA – Ada dua kesalahan yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Caleg PDI Perjuangan Dapil Sumsel I yang kini berujung ke meja penyidik KPK.

Kesalahan tersebut tepatnya terkait permohonan PDIP ke KPU untuk menggantikan Riezky Aprilia selaku caleg terpilih dengan Harun Masiku.

“Jadi dari sisi prosedur tidak tepat. Dari sisi subtansi juga tidak tepat. Itu yang membuat kenapa KPU tidak memenuhi permohonan partai tersebut,” ucap Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi saat ditemui di kantor Sementara KPU, di Mess Bank Indonesia, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (13/1).

Lebih rinci, Pram sapaan akrab Pramono menjelaskan, kesalahan PDIP dari sisi prosedural ialah mengajukan permohonan PAW tidak lewat pimpinan DPR, melainkan langsung ke KPU.

Padahal, menurut Peraturan KPU 3/2019 dan UU Pemilu 7/2017, prosedural untuk mem-PAW-kan caleg terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU ialah lewat DPR. Berbeda dengan mem-PAW-kan caleg terpilih yang belum ditetapkan KPU, bisa dikirimkan permohonannya kepada KPU.

“Partai ini itu tidak tepat. Karena harusnya kami menerima suratnya dari pimpinan dewan bukan dari partai,” sebut Pram.

Kemudian, untuk kesalahan dari segi substansi, PDIP juga telah salah memaknai aturan PAW yang diberlakukan di dalam aturan.

“Lalu kedua, dari sisi substansi kalaupun misalnya Riezky Aprillia itu mau di-PAW, maka yang berhak bukan nomor urut perolehan suara terbanyak kelima, tapi nomor yang berikutnya yakni Hermadi Jufri,” ucap Pram. (sta/rmol/pojoksatu)

1 2

Editor :
Reporter :

You Might Also Like


Lowongan kerja Kalimantan Tengah, Jooble
jooble