Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras


PALANGKA RAYA - Komite I DPD RI bersepakat menolak pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Penolakan itu didasarkan untuk menjaga keselamatan masyarakat Indonesia, lebih utama di tengah pandemi covid-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang mengatakan, presiden telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perpu tersebut mengatur penundaan Pilkada 2020 akibat wabah corona virus disease (Covid-19) dan juga rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020.

"Komite I DPD RI sepakat dengan mengeluarkan pernyataan, agar pemerintah membatalkan pelaksanaan Pilkada serantak 2020, yang digelar pada 9 Desember mendatang. Banyak pertimbangan Komite I menolak pelaksanaan Pilkada serentak 2020, yang mana salah satunya kita harus mengutamakan keselamatan rakyat di tengah pandemi covid-19 saat ini," kata Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan bersama, Komite I DPD RI memberikan pokok-pokok pertimbangan melalui surat pernyataan sikap yang diterbitkan pada Selasa (2/6).

"Pemerintah, DPR RI, dan KPU RI harus memperhatikan doktrin yang diterima secara universal, yaitu “salus populi suprema lex esto” yakni agar keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Berkenaan dengan hal tersebut, Komite I DPD RI menyatakan sikap tidak setuju terhadap rencana pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020," ucap Teras Narang sesuai dengan isi pernyaaan sikap Komite I DPD RI.

Surat DPD RI No PU.04/1097/DPDRI/VI/2020Tentang Pernyataan Sikap Penolakan terhadap Penyelenggaraan Pilkada  Serentak Tahun 2020 tersebut, ditandatangani oleh Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, Wakil Ketua I H. Fachrul Razi, Wakil Ketua II Djafar Alkatiri, dan Wakil Ketua III Abdul Kholik. 

 

Adapun pokok petimbangan DPD RI menolak pelaksanaan Pilkada 2020, yakni:



1.    WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global yang belum dapat diprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir;

2.    Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, dan sampai saat ini status tersebut masih berlaku;

3.    Pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;

4.    Pilkada Serentak yang akan melibatkan 270 daerah serta kurang lebih jumlah pemilih sebanyak 105 juta orang pemilih sangat rentan mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara Pemilu. Serta mempertimbangkan pula sampai dengan saat ini, jumlah korban yang terinfeksi Covid-19 masih terus bertambah, serta belum menunjukkan kecenderungan akan melandai apalagi berakhir;

5.    Anggaran penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang telah disepakati oleh KPU bersama 270 kepala daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah sebesar Rp. 9.9 triliun, tentu akan sangat bermanfaat bagi daerah apabila dapat digunakan untuk penanganan pandemi dan pemulihan dampak covid-19 bagi masyarakat daerah. Pengajuan tambahan anggaran pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 oleh KPU sebesar Rp. 535,9 miliar di tengah kondisi pandemi ini akan sangat memberatkan keuangan negara;

6.    Penyelenggaraan Pilkada termasuk tahapannya ditengah pandemi corona dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak memperhatikan aspek sosio-ekonomi dan kesehatan masyaraka

1 2

Editor :dar
Reporter : arj/kpc

You Might Also Like