Oleh : Hilyatul Asfia SH


IMPLEMENTASI otonomi daerah dewasa ini, bila diperhatikan lebih lanjut, belum konsisten sepenuhnya. Penulis memiliki pandangan bahwa UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini, memiliki sudut pandang politik yang hendak mengembalikan penarikan kewenangan dari daerah kembali ke pusat. Melalui peran dualisme yang dimiliki oleh Kepala daerah (Gubernur).

Tentunya, hal ini dilatarbelakangi atas berbagai landasan pemahaman. Pertama, walaupun kini Kepala Daerah (Gubernur) memiliki kekuasan lebih, dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah otonom kabupaten/kota dibawahnya.

Dalam beberapa kasus, merujuk pada UU terdahulu (UU No. 32 Tahun 2004) titik berat otonomi diletakkan pada pemerintah daerah kabupaten/kota, adanya UU 23 Tahun 2014 titik beratnya dikembalikan kepada Kepala Daerah untuk menghindari adanya abuse power yang berlebihan di kabupaten/kota.

Kendati demikian, pengaruh dualisme kedudukan gubernur dalam UU ini sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan kepala daerah acapkali pada tataran praktik menimbulkan konflik kepentingan, termasuk kepentingan yang datang dari penguasa (pusat) sehingga tidak sinkron dengan kepentingan daerah secara khusus. Perlu dicermati, pada satu sisi gubernur wajib melaksanakan Perintah Pusat, sisi lainnnya gubernur wajib mengerti keberadaannya sebagai kepala daerah.

Adapun bila kita seksama menelaah UU No 23 Tahun 2014 dari Pasal 1 angka 3 dan 9 dapat ditarik pemahaman bahwa gubernur sebatas wakil dari Pemerintah Pusat, bahwa gubernur adalah penyelenggara otonomi di tingkat provinsi. Lebih jelasnya, kedudukan provinsi sebagai daerah otonom (desentralisasi) dan perpanjangan tangan pusat (dekonsentrasi) dipegang seorang pejabat yaitu gubernur.

Di sisi lain, Merujuk pada Pasal 65 ayat (1) dan (2) menentukan tugas dan kewenangan kepala daerah penulis dapat menyimpulkan gubernur adalah memimpin pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut. 

Artinya, ada dua latar belakang yang berbeda yang harus diperhatikan gubernur dalam melaksanakan kewenangannya. Dualisme inilah yang dapat menjadi terjadinya tumpeng tindih peran bilamana tidak terkoordinasi dengan baik antara satu dan lainnya. Akibatnya, penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak konsisten.

Jelas dalam praktiknya, kewenangan gubernur seringkali terlebih dahulu harus mengikuti  ketentuan-ketentuan berupa standar, norma, prosedur dan kriteria yang  dibuat oleh Pemerintah Pusat. Setiap kebijakan yang diambil oleh gubernur  dapat dibatalkan oleh presiden jika presiden beranggapan kebijakan itu bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh presiden sebelumnya.

Lebih lanjut dalam Pasal 69 UU No 23 Tahun 2014 ini, disebutkan  bahwa selain memiliki kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal  67, pemerintah daerah juga wajib untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi evaluasi atas kinerja daerah kepada pemerintah pusat. Lantas timbul persoalan dimana letak independensi, kemandirian dan kemerdekaan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerahnyas sendiri?

Oleh sebab itu, keberadaan UU No 23 Tahun 2014, jika diperhatikan menitikberatkan pada kedaulatan negara bukan kedaulatan rakyat. Kepentingan negara didahulukan meskipun harus mengorbankan kepentingan rakyat. Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur harus  sesuai dengan kehendak pemerintah pusat.

Praktik ini, mendistorsi keberadaan gubernur yang sejatinya dipilih oleh rakyat dalam pilkada, untuk menyalurkan aspirasi daripada rakyat itu sendiri. Dalam konteks negara yang menjunjung tinggi demokrasi atau paham kerakyatan, sejatinya pemerintah  daerah diberikan kebebasan yang luas dalam menjalankan dan mengurus-urusan pemerintahannya bukan sebaliknya terkungkung akibat pembatasan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, pelaksanaan otonomi daerah yang ada belum konsisten selaras dengan hakikat tujuan otonomi itu sendiri.

 

Penulis adalah warga Palangka Raya Mahasiswa Magister Hukum FH UII Yogyakarta

12

Editor :dar
Reporter :